banner 728x250

Pandemi Covid-19: Kebijakan Berbasis Foresight Menjawab Tantangan Era VUCA

  • Bagikan
banner 468x60
banner 468x60

Dalam konteks penanggulangan covid-19 misalnya, keadaan Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity, dimana dunia menggambarkan kondisi yang berubah sangat cepat, tidak stabil, dan makin sulit untuk diprediksi, hanya dapat di jawab dengan,

banner 336x280

Pertama Vision, dalam kondisi yang bergejolak sangat cepat seseorang pemegang kendali kebijakan harus memiliki visi yang kuat, mampu mengubah data menjadi informasi, mampu mengkomunikasikan, mensosialisasikan dan mengimplementasikan hasil strategi idealnya dengan baik.

Kedua Understanding, untuk menghasilkan suatu keputusan yang ideal seseorang yang menjadi driver harus mampu memahami, memperhitungkan kemampuan, membangun team yang kuat dan membuat strategi yang fleksibel dalam mensukseskan visi yang telah dibuat.

Ketiga Clarity, untuk menghadapi persoalan yang kompleks harus ada suatu kejelasan. Dalam menciptakan kejelasan diperlukannya sebuah kolaborasi untuk menemukan prespektif yang luas sehingga penyelesaian persoalan yang kompleks dapat dilakukan secara sederhana.

Keempat Agility, dalam keadaan yang ambigu atau membingungkan, diperlukan ketangkasan seorang pemimpin dalam mendengarkan, berpikir dan bertindak dengan cara-cara yang ideal, artinya dalam mengambil sebuah keputusan tidak dianjurkan dilakukan secara Top-down.

Berkutnya dalam fenomena pandemi covid-19, kebijakan dan birokrasi publik di Indonesia belum begitu mampu dalam menangani pristiwa VUCA, hal ini terlihat dengan masih banyaknya masyarakat yang mengalami Panic Buying, tidak mempercayai keberadaan covid-19, tidak mempercayai bahwa vaksinisasi dapat efektif menekan lajunya angka penyebaran covid-19 di Indonesia, hingga kasus korupsi yang masih terjadi dimasa pandemi saat ini.

Padahal dengan nyata covid-19 itu sangat dekat dengan masyarakat dimana hal itu terlihat dari adanya sebagian besar masyarakat harus kehilangan suadara-saudaranya hingga perekonomian yang mengalami kelumpuhan, Kejadian ini menunjukan bahwa pemerintah dan birokrasi belum mampu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan pristiwa ini dengan baik.

Kemudian di sisi lainya, penegakan hukum semakin represif terjadi, dimana orang-orang yang mengeluarkan pendapat dimuka umum dengan pendapat yang bersebrangan dengan yang lainya, ditangkap dengan dalil melakukan pelanggaran terhadap UU ITE, penyebaran informasi bohong hingga meresahkan masyarakat lainnya.

Padahal jika dilihat kembali, ada yang salah dengan cara pemerintah dan birokrasi dalam menanggulangi pandemi covid-19, yakni dimana masyarakat tidak mengetahui secara pasti bagaimana arah keputusan yang hendak diambil oleh pemerintah. Pemerintah selalu terlambat dalam membuat keputusan, hal ini tercermin dari peningkatan kasus positif dan pasien meninggal akibat covid-19 saat ini, hingga mencapai angka kasus positif 2,62 juta dan 68.219 pasien menginggal dunia (JHU CSSE COVID-19 INDONESIA, 2021).

Terakhir sebagai penutup, penulis hendak memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk dapat membuat kebijakan yang jelas dalam menangani covid-19.

Pertama pemerintah harus secara bersama-sama memandang kondisi pandemi covid-19 sebagai krisis.

Kedua memberikan kebijakan prioritas untuk masyarakat menengah kebawah dengan cepat dan berkelanjutan.

Ketiga memberikan rasa empati dan simpati sungguh-sungguh kepada masyarakat.

Keempat, tidak saling menyalahkan dan menjungjung tinggi kebijakan mana yang dianggap sukses, tetapi membuat kolaborasi, membuat roadmap yang fleksibel, merancang kebijakan dengan metode Foresight dengan melibatkan seluruh komponen yang ada, agar keputusan menjadi benar.

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *